Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk “pemerintah” di sini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah.
Sebuah buku ditulis oleh dosen Universitas Nasional, Kumba Digdowiseiso, SE, M.Epp.Ec. Ph.D. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU Unas), cetakan pertama tahun 2015, dan diber judul: “Sistem Keuangan Publik.”
Dalam buku setebal 158 halaman ini, Kumba Digdowiseiso, SE, M.Epp.Ec. Ph.D. menjelaskan secara detail apa itu Keuangan Publik. Bahwa, Keuangan Publik itu juga menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.
Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara, dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu.
Sebagai contoh, uraian-uraian mengapa Pertahanan Nasional harus dikelola oleh negara, sedangkan makanan diserahkan kepada swasta. Mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak bukan pada pajak tunggal? Ini merupakan hal-hal yang dibahas di dalam Keuangan Publik.
Buku ini, secara rinci menjelaskan bahwa Keuangan Publik juga mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta.
Sehingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik.
Dengan demikian, fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.
Keuangan publik juga erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusi mereka atas pembayaran pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik.
Diungkapkan oleh penulis bahwa sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jumlah yang sangat besar nilainya ini merupakan alasan yang kuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu masalah keuangan publik.
Penting bagi kita untuk mengamati aktivitas organisasi pemerintah yang tidak ditujukan untuk mencari laba, tetapi memaksimalkan jasa pelayanan kepada masyarakat dan mengetahui karakteristik khusus yang melekat pada sektor publik.
Salah satu perhatian pokok di dalamnya adalah pengeluaran rumah tangga, yang instrumennya ada pada makanan, perumahan, transportasi, kesehatan dan rekreasi.
Kemudian muncul pertanyaan: Apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana? Kemudian, apakah hasil penerimaan pajak –terutama pajak penghasilan dari rumah tangga– seperti yang tercantum dalam anggaran negara memang relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini?
Pertanyaan-pertanyaan lain akan timbul berkaitan dengan: Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu? Digunakan untuk apa uang-uang itu? Dan, apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana?
Bagi individu yang merasa tidak puas dengan beban pajak yang menjadi tanggungan mereka, maka mereka akan memberi pengawasan yang lebih pada aktivitas pemerintah. Sistem perpajakan haruslah diarahkan pada kepuasan dari sudut pandang para individu tersebut, karena para individu ini menaruh perhatian pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak.
Karena apabila pembayaran pajak merasa terpuaskan, mereka akan merasa sukarela pada saat pemerintah mengambil sebagian pendapatan mereka. Dalam situasi ini, pembayar pajak akan memberikan otoritas lebih kepada pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan sejumlah sumber daya keuangannya.
* * *
Di Amerika Serikat, lebih dari 20% pendapatan nasional atau GNP berasal dari belanja pemerintah. Sedangkan di negara-negara Eropa Barat prosentase belanja publik tersebut lebih besar.
Kebijakan publik dianggap penting dalam hal membantu kegiatan ekonomi nasional melalui kebijakan moneter dan penganggaran. Karena sektor publik dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian.
Dalam sistem perekonomian kapitalis, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu.
Pada situasi ini, peran pemerintah timbul untuk mengatur dan mengelola aspek-aspek kepentingan publik, dan karakteristik umum dari aktivitas tersebut adalah bahwa kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan.
Pemerintah dapat melakukan tiga kegiatan publik utama, tipikalnya dalam penyediaan Pertahanan Nasional, keadilan sosial dan pekerjaan umum.
Dalam menilai pentingnya sektor publik, ada sejumlah kriteria dimana komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar. Karena, mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi
Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar.
Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis kebijakan publik, diantaranya adalah:
1. Equity and fairness (keadilan dan kewajaran)
Suatu kebijakan publik dapat diuji dengan berbagai pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan kewajaran dalam persepsi sosial dan seberapa fair suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan? Sebagai contoh, apakah wajar menutup perusahaan yang menyebabkan polusi udara dibandingkan dengan kesempatan kerja yang disediakan oleh usaha tersebut? Apakah wajar menutup bisnis penebangan hutan untuk menyelamatkan habitat burung hantu? Atau, apakah wajar bagi keluarga tanpa anak harus membayar pajak pendidikan?
2. Economic efficiency (efisiensi ekonomi)
Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut pareto efficiency, yaitu alokasi sumber daya dari kondisi yang tidak mungkin, melalui perubahan alokasi, sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani.
3. Paternalism (sistem paternal)
Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja.
4. Freedom of choice (kebebasan individu)
Dalam asas demokrasi, kebebasan individu dalam perekonomian memungkinkan pertukaran sukarela atau mempromosikan proses pengambilan keputusan sukarela, yang didasarkan atas pertimbangan dagang yang bebas biaya transfer antar pihak yang bertransaksi. Sehingga salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik adalah: Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi?
5. Stabilization (stabilisasi)
Kebijakan publik dapat dianalisis dengan menilai Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Atau, apakah ekonomi sektor swasta yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang perlu di intervensi pemerintah?
6. Trade off
Secara umum, ekonomi menekankan efisiensi dari keadilan sebagai kriteria melakukan evaluasi atas kebijakan publik. Akan tetapi, mungkin ada konflik yang substansial antara beberapa kriteria tersebut. Contoh, kebijakan upah minimum mungkin mendorong keadilan, tetapi hal ini mungkin tidak efisien. Kemudian welfare economics telah dipertimbangkan sebagai cara pemberian insentif untuk mengoreksi kebijakan berdasar keadilan sosial. Suatu kebijakan publik dapat dievaluasi dengan pertanyaan: Apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya atau Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat.
Buku ini, penting bagi mereka yang peduli dengan pengelolaan Keuangan Publik. Juga, bagi mereka yang ingin memahami alur tentang pengelolaan dana publik.(*)
Diresensi oleh: Imam M Sumarsono