74 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka, laboratorium demokrasi telah melahirkan berbagai eksperimen demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila di masa orde baru dan demokrasi era transisi di masa reformasi.
Berbagai eksperimen demokrasi itu tentu saja untuk mewujudkan dalam pasal keempat pancasila yang berbunyi; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Demokrasi yang didasarkan pada mufakat, perwakilan, dan permusyarwaratan adalah demokrasi yang tercermin pada terciptanya sebuah sistem pemerintahan dimana Negara Indonesia menjadi Negara yang ‘semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu’. Negara yang bukan milik satu orang, bukan milik segelintir orang, bukan milik satu kelompok atau golongan. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dasar utamanya adalah musyawarah mufakat.
Sudahkah demokrasi kita mencerminkan sila keempat pancasila tersebut? Sampai titik mana musyawarah mufakat dijalankan oleh bangsa indonesia?
Melihat kondisi sekarang, secara prosedural demokrasi kita memang memiliki prestasi gemilang di banding negara-negara di kawasan asia lainnya.
Terlebih ketika diterapkannya sistem pemilihan langsung dimana rakyat bisa memilih wakilnya berikut presiden dan wakilnya secara langsung, termasuk pemimpin-pemimpin di daerah yang dipilih langsung melalui Pilkada.
Tapi semuanya berjalan jauh dari garis musyawarah mufakat, demokrasi menjurus ke arah demokrasi transaksional, kapital menjadi acuan utama, pragmatisme politik berkembang subur sehingga merangsang praktik politik praktis, korupsi, politik uang, kecurangan, perselisihan, perpecahan, dan anarkisme.
Inilah cermin demokrasi politik Indonesia, inilah frustasi demokrasi Indonesia di era transisi yang sudah berumur sepanjang 20 tahun, demokrasinya malah semakin menjauh dari musyawarah mufakat, apalagi menuju demokrasi ekonomi yang bermakna keadilan sosial.
Demokrasi transaksional mencerminkan adanya sistem bahwa Negara ada dalam kendali satu golongan, bahkan satu orang, yaitu golongan kaum pemilik modal, milik kaum kaya, karena dengan uangnya mereka bisa menjaring banyak suara dan melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan pun hanya dijadikan alat kepentingan sesaat.
Demokrasi semacam ini adalah demokrasi politik, dimana rakyat memiliki wakil, bisa memilih langsung wakilnya, menurunkan atau menggantinya. Tapi rakyat tidak pernah lepas dari penderitaannya, terjerat dari nasib kemiskinannya.
Karena pemerintahan sebenranya masih dalam kendali kelompok tertentu, dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Sehingga demokrasi itu baru sebatas demokrasi politik tidak menyentuh pada demokrasi ekonomi, yang tidak pernah memperjuangkan keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini persis seperti yang dikhawatirkan oleh bung Karno 74 tahun silam, sebelum menelurkan gagasan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi untuk Indonesia.
Secara singkat bung Karno mengatakan bahwa Demokrasi kita seharusnya tidak sekedar meniru demokrasi ala Barat yang baru sebatas demokrasi parlemen atau demokrasi politik dan sama sekali tidak menyentuh demokrasi ekonomi. Kita mestinya tidak harus hanya mencari citra dimata dunia dengan mengkeramatkan sistem demokrasi ala Barat, demokrasi bangsa Indonesia mestinya adalah demokrasi politik seklaigus demokrasi ekonomi, demokrasi yang bukan hanya milik kaum kaya tapi juga milik rakyat semua dan demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia (Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi. hal. 171).
Menilik Sejarah Demokrasi
Demokrasi dalam sejarah kemunculannya adalah pemberontakan di Prancis yang melawan cara pemerintahan otokrasi yang diterapkan di daratan Eropa, dimana pemerintahan berada di tangan raja yang didukung oleh kaum ningrat dan tokoh agama, dengan sistem feodal. Otokrasi di Eropa diruntuhkan oleh pemberontakan rakyat di Prancis, Pemberontakan yang dikomandoi oleh kaum borjuis yang ingin menguasai pemerintahan demi keselamatan dan kepentingannya.
Demi kepentingannya kaum borjuis yang tidak memiliki kekuatan berusaha memanfaatkan kekuatan rakyat jelata dengan membuat sebuah gerakan bersama rakyat di balik kedok ‘kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan’. Otokrasi runtuh dan muncul cara pemerintahan baru bernama DEMOKRASI, sistem pemerintahan yang selanjutanya berkembang subur di Eropa dan Amerika hingga sekarang.
Demokrasi yang membela kaum borjuis yang tidak pernah membawa pada keadilan dan ksejahteraan rakyat, demokrasi pada tahap politik saja, dimana rakyat bisa bersuara, rakyat bisa memilih, rakyat juga bisa meruntuhkan sebuah pemerintahan, tapi rakyat tidak bisa menentukan nasibnya, rakyat tetap sengsara, para pemilik modal, kaum borjuislah yang berkuasa. Demokrasi semacam ini adalah demokrasi politik dan belum demokrasi ekonomi, demokrasi milik kaum kaya, pemilik modal, atau kaum borjuis.
Demokrasi politik saja tidak akan menyelamatkan rakyat sebagaimana yang terjadi di Prancis, Inggris, Belanda, Amerika dan sebagainya dimana kaum borjuis tumbuh subur bersama sistem kapitalisme dan arus globalisasi sementara kaum miskin (proletar) semakin sengsara. Demokrasi mereka adalah demokrasinya kaum borjuis, kaum pemilik modal, kaum kapitalis, bukan demokrasi rakyat. Rakyat hanya menjadi alat bagi kaum borjuis untuk mengeruk kekayaan, demi eksistensi dirinya, dan demi melanggengkan kekuasaannya.
Demokrasi semcam ini sangat dibenci oleh masyarakat yang mencita-citakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dr. Sun Yat Sen, Gandhi, Nehru, bersama bung Karno dulu sangat membenci demokrasi ala kaum borjuis itu yang di terapkan di negeri Eropa dan Amerika.
Demokrasi Politik-Ekonomi
Demokrasi semestinya tidak saja memberi kemerdekaan pada rakyatnya dalam segala hal melainkan juga menuju pada terciptanya kehidupan yang adil makmur dan sejahtera, sehingga demokrasi yang menguntungkan segelintir orang tidaklah benar, demokrasi yang hanya demokrasi politik saja tidaklah cukup, tapi harus ada demokrasi ekonomi.
Lantas bagaimana kita lepas dari jeratan sistem demokrasi yang tidak mencerminkan musyawarah mufakat, dan keadilan sosial itu?
Nampaknya masih relevan saat ini pesan Bung Karno, ia menawarkan sebuah sistem demokrasi melalui sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Sosio-nasionalisme; yaitu nasionalisme yang tumbuh dari masyarakat, nasionalisme yang berdiri di atas masyarakat, bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat, tidak ada penindasan, tidak ada kemiskinan dan kemelaratan, kesengsaraan. Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi, membereskan semua urusan politik dan ekonomi, urusan Negara dan kelangsungan hidup rakyatnya.
Sosio-demokrasi; demokrasi masyarakat, demokrasi yang mengabdi kepada masyarakat bukan pada kelompok tertentu seperti para pengusaha, atau kaum kapitalis pemilik modal, demokrasi yang bukan demokrasi ala Prancis, Inggris atau Jerman, melainkan demokrasi sejati yang mencari solusi pada keberesan urusan politik dan ekonomi, urusan Negara dan keberlangsngan hidup masyarakatnya.
penekanannya adalah Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi.
Melalui sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi ini prinsip musayawarah mufakat dapat tercerminkan, karena demokrasi itu adalah demokrasi yang berdiri di atas rakyat maka demokrasi itu juga harus mengutamakan keadilan social, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga Negara adalah semua untuk semua, satu untuk semua, dan semua untuk satu yaitu Indonesia dan rakyatnya.
Penulis: Yasin Muhammad