Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, menggelar kajian tentang pengaruh UU Cipta Kerja pada politik global.
Kajian ini dilaksanakan melalui Webinar. Tema yang diangkatkan adalah tentang pengaruh pengesahan UU Cipta Kerja pada politik global. Kegiatan dilaksanakan Kamis (10/12/2020).
Salah satu narasumber, Drs. Andi Alfian Mallarangeng, M.Sc., Ph.D mengatakan, diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh parlemen Indonesia menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah mengklaim UU tesebut akan menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Di sisi lain, para kritikus berpendapat UU tersebut adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengekstraksi sumber daya alam Indonesia dalam skala besar, yang menguntungkan segelintir elit politik,” jelasnya.
Karena itu Andi menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus dalam mengurus permasalahan yang timbul di samping UU Cipta Kerja. “Misalnya, kesehatan dan resesi ekonomi. Kalau terjadi situasi tertentu, tidak menutup kemungkinan akan timbul lagi gelombang-gelombang protes yang lebih besar beserta tuntutan-tuntutannya,” tegasnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, dosen Prodi Hubungan Internasional Unas, Dr. Harun Umar, M.Si. menilai bahwa UU Cipta Kerja ini merupakan bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia, terutama dalam perspektif hubungan internasional.
“Omnibus law di Indonesia dalam perspektif hubungan Internasional dinilai sebagai strategi kebijakan peraturan yang memberikan insentif fiskal, maupun non-fiskal dalam rangka menarik investasi kebijakan pembangunan nasional,” jelasnya.
Harun melanjutkan, hal ini didasari oleh ASEAN Economic Community Blueprint 2025 yaitu perjanjian layanan perdagangan atau ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA). Ia juga mengatakan Omnibus Law menjadi harapan kebijakan investasi asing dalam negosiasi liberalisasi perdagangan di Indonesia, melalui Daftar Negatif Investasi (DNI).
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Prof. Arry Bainus, M.A. mengatakan, bagi Indonesia sendiri terdapat berbagai peluang dan tantangan politik global sebagai implementasi dari UU Cipta kerja, yakni dalam bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, serta bidang sosial-budaya.
“Dalam politik dan keamanan, Indonesia mempunyai peluang dalam rangka ‘memediasi’ dash antara Amerika Serikat dengan China berkaitan dengan Laut China Selatan dan perkembangan militer China di Asia Tenggara. Selain itu, juga isu HAM di Papua, perkembangan demokrasi di Indonesia, isu Palestina, dan diplomasi secara masif,” katanya.
Di sisi lain, tambahnya, dalam bidang ekonomi Indonesia harus memberi kontribusi dalam global governance, serta memperkuat kembali regionalisasi dalam konteks pasar bebas. Sementara dalam bidang sosial-budaya, Indonesia memiliki peluang kerja sama dalam beberapa hal yakni pendidikan dan riset dengan berbagai negara maju di dunia, kerja sama kesehatan global serta diplomasi kesehatan dan diplomasi vaksin yang perlu ditingkatkan.
Kegiatan webinar ini turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Unas, Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si. serta dimoderatori oleh Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unas, Fadlan Muzzaki, S.I.P., M.Phil., LL.M.(*Humas)